Bupati Mojokerto Lepas 968 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Dimulai 15 Juni

MOJOKERTO (Awalan.id) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara resmi melepas 968 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Petugas yang terdiri dari Pengawas Lapangan (PML) dan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) tersebut disiagakan dalam Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di kawasan Trawas. Pelepasan ditandai dengan penabuhan gong serta pemasangan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 secara simbolis.

Kegiatan itu turut dihadiri Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto beserta jajaran, para instruktur daerah, serta petugas sensus yang akan bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Barra menegaskan bahwa data yang akurat menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, di tengah perkembangan ekonomi yang berlangsung cepat, pemerintah membutuhkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Digitalisasi, perubahan pola usaha, perkembangan teknologi, hingga dinamika pasar menuntut pemerintah memiliki data yang terus diperbarui agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Gus Barra, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena akan menghasilkan data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, Kabupaten Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang. Potensi tersebut perlu didukung dengan data yang lengkap dan terpercaya agar program pembangunan dapat dirancang secara efektif.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dunia usaha di Kabupaten Mojokerto. Hasil sensus akan memberikan informasi mengenai perkembangan berbagai sektor usaha, persebaran aktivitas ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi-potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Gus Barra menambahkan, data yang akurat juga menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto melalui Catur Abhipraya Mubarok, khususnya misi ketiga yang berfokus pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat, koperasi, usaha mikro, dan badan usaha milik desa berbasis masyarakat.

“Berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih efektif jika didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Barra mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh petugas sensus.

Kepada para petugas, ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta mengedepankan profesionalisme selama proses pendataan berlangsung.

“Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar,” pesannya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk menyediakan data komprehensif mengenai struktur, distribusi, dan karakteristik ekonomi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kesiapan petugas lapangan dalam memahami metodologi, konsep pendataan, penggunaan kuesioner, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam proses pencacahan.

“Untuk menghasilkan data yang akurat, kredibel, dan berkualitas tinggi, diperlukan petugas lapangan yang memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai,” jelasnya.

Dwi menambahkan, Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi 2026 digelar sebagai bentuk pemantapan kesiapan petugas sebelum terjun ke lapangan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh petugas diharapkan siap melaksanakan pendataan secara profesional, objektif, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Melalui Apel Siaga Petugas Sensus Ekonomi 2026, petugas siap melaksanakan pendataan di lapangan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, peserta yang hadir langsung dalam apel siaga merupakan petugas gelombang ketiga. Sementara petugas gelombang pertama dan kedua mengikuti kegiatan secara daring melalui siaran langsung YouTube. [Mia/Red]

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *