Jakarta (Awalan.id) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama. FGD tersebut menjadi ajang kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi Polri untuk mencari solusi terbaik dalam melindungi hak anak.
Khususnya bagi mereka yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Dalam pemaparannya, Menteri Arifatul menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.
Ia menyoroti sejumlah kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, dimana beberapa anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang mungkin timbul. Pihaknya menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki.
“Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi. Situasi ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.
Meski demikian, pemerintah bersama Polri dan berbagai lembaga terkait tetap berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak atas pendidikan. Berkat sinergi yang dilakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya.
“Mereka tetap bersekolah secara daring. Kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci keberhasilan perlindungan anak, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi berisiko pelanggaran hukum, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi dalam setiap proses hukum yang dijalankan. [Red]
