MOJOKERTO (Awalan.id) – Suasana santai dalam balutan diskusi bertajuk ‘Ngopi Santai’ di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Jawa Timur di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, justru melahirkan gagasan besar. Perwakilan masyarakat dari 50 desa di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan kompak menyuarakan satu tuntutan penting yakni pembentukan Badan Otorita untuk menyelamatkan warisan agung Majapahit.
Audiensi yang digelar bersama Kepala BPK Wilayah Jatim, Endah Budi Eryani, ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Forum Masyarakat KCBN Trowulan yang hadir merupakan representasi lintas desa dan latar belakang, mulai dari tokoh budaya, pemerintah desa, hingga pelaku pendidikan dan seni.
Forum tersebut lahir dari hasil diskusi panjang melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi Grand Design KCBN Trowulan. Dari sana, muncul kesepakatan bersama untuk membentuk wadah resmi yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan kawasan bersejarah ini.
Koordinator wilayah Mojokerto, Supriyadi menegaskan bahwa persoalan di kawasan Trowulan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Menurutnya, diperlukan lembaga dengan kewenangan penuh agar penanganan lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
“Badan Otorita menjadi solusi agar pengelolaan kawasan ini tidak terpecah-pecah. Semua harus terintegrasi, dari pelestarian hingga pengembangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator wilayah Jombang, Nur Aini Rubak’i atau Raden Bey. Ia juga mendorong agar 50 desa di kawasan KCBN Trowulan mendapatkan status khusus sebagai ‘Desa Istimewa’, sehingga memiliki perlakuan berbeda dalam kebijakan pembangunan.
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Kawasan Trowulan telah lama menjadi sorotan internasional. Sejak 2013, wilayah ini masuk dalam daftar warisan dunia yang terancam punah versi UNESCO, sehingga membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah pusat.
Tokoh masyarakat Nasruloh atau Cak Nas mengingatkan bahwa Trowulan bukan sekadar situs sejarah, melainkan simbol kejayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Ia menilai, kebangkitan kesadaran sejarah menjadi kunci agar generasi muda tidak kehilangan identitas.
“Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi masa depan bangsa. Kita harus memastikan generasi berikutnya tetap mengenal akar sejarahnya,” tegasnya.
Dari sisi konsep kelembagaan, Mujito atau Mbah Jito dari Madyantara ring Majapahit menilai Badan Otorita adalah pilihan paling tepat. Ia menyebut lembaga tersebut memiliki kewenangan menyeluruh dibandingkan badan pengelola yang dinilai terbatas.
Sementara itu, pemerhati budaya Wahyu Haminarko menekankan bahwa pembentukan Badan Otorita memiliki dasar hukum yang jelas. Ia bahkan mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum khusus untuk pengelolaan KCBN Trowulan.
Tak hanya bicara pelestarian, forum juga menyoroti potensi ekonomi berbasis wisata. Ketua BPD Desa Mojotrisno, Agus Tjahyanto, mengusulkan agar desa-desa di kawasan tersebut saling terhubung dalam konsep wisata terpadu, namun tetap mempertahankan keunikan masing-masing.
Dengan konsep itu, wisatawan tidak hanya datang dan pergi, tetapi bisa tinggal lebih lama, berinteraksi dengan warga, serta merasakan langsung atmosfer sejarah Majapahit.
Di sisi lain, Kepala Desa Seketi, Aries Firmansyah, mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur di tengah pengembangan ekonomi. Ia berharap masyarakat tetap menjunjung tinggi karakter khas Majapahit seperti toleransi dan kebersamaan.
Aspirasi juga datang dari kalangan seni dan pendidikan. Moch. Yusuf mendorong adanya pembinaan terpadu bagi pelaku seni budaya di kawasan tersebut. Sedangkan Kepala SMKN 1 Trowulan, Masruro menegaskan pentingnya menjadikan sejarah sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda.
Menutup pertemuan, Kepala BPK Jatim Endah Budi Eryani menyampaikan apresiasi atas soliditas masyarakat. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Sebagai langkah lanjutan, Forum Masyarakat KCBN Trowulan berencana mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan RI. Surat tersebut berisi tuntutan bersama dari 50 desa yang berharap negara hadir lebih kuat dalam menjaga dan mengembangkan salah satu pusat peradaban terbesar Nusantara tersebut. [Mia/Red]
