Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Mojokerto Sempat Lumpuhkan Jalur By Pass Kenanten
MOJOKERTO (Awalan.id) — Aksi unjuk rasa yang melibatkan gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Aliasi Mahasiswa Mojokerto sempat menyebabkan arus lalu lintas di jalur By Pass Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto lumpuh sementara pada Senin (22/6/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut awalnya direncanakan berlangsung di depan Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Penanggung jawab kegiatan adalah M. Nur Fadilah selaku Ketua PC PMII Mojokerto, dengan tema tuntutan “Menyoroti Kemunduran Indonesia di Bawah Rezim Prabowo-Gibran”.
Sebelum menuju lokasi aksi, massa melakukan long march dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto menuju Gedung DPRD. Namun, setibanya di kawasan Simpang Lima Kenanten, massa menghentikan perjalanan dan melakukan blokade terhadap jalur By Pass Mojokerto selama sekitar 15 menit.
Aksi tersebut menyebabkan arus kendaraan dari kedua arah tersendat dan sempat tidak dapat bergerak. Dari atas mobil komando, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta penghentian dan peninjauan ulang sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.
Setelah menyampaikan orasi di lokasi blokade, massa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kantor DPRD Kota dan Kabupaten DPRD Kota Mojokerto untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Setibanya di depan gedung DPRD Kota Mojokerto, aksi lanjutan digelar oleh ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya. Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak efektif, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Massa menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepanjang aksi, peserta membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ketegangan sempat terjadi ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat kepolisian saat demonstran berupaya memasuki area gedung DPRD. Untuk mengantisipasi eskalasi, aparat dari Polres Mojokerto Kota melakukan pengamanan ketat dan menyiagakan kendaraan taktis di sekitar lokasi.
Situasi kemudian mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, keluar menemui massa aksi dan membuka dialog bersama perwakilan demonstran. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan delapan tuntutan yang dirangkum dalam bentuk pakta integritas.
Ketua PC PMII Mojokerto, M. Nur Fadilah, dalam orasinya menyoroti dugaan ketimpangan dalam implementasi program pemerintah. Ia menilai sebagian kebijakan berpotensi menggeser alokasi anggaran dari sektor penting seperti pendidikan.
“Masih banyak tenaga pendidik honorer yang menerima upah sangat rendah, antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Di sisi lain, pendirian SPPG semakin memperkaya sebagian golongan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan meneruskannya ke DPR RI. Ia juga menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya sepakat agar berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara menyeluruh sebelum benar-benar dijalankan.
“Kami ini lembaga perwakilan rakyat di daerah. Kami akan meneruskan tuntutan aspirasi mahasiswa tadi ke DPR RI. Dari delapan poin yang disampaikan, pada intinya kami sepakat agar dilakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan sebelum kebijakan benar-benar dijalankan,” tuturnya. [Mia/Red]
