Mojokerto (Awalan.id) – Ratusan warga memadati pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto di bundaran Pacet, Minggu (21/9/2025) sore. Antrean panjang terlihat sejak awal kegiatan digelar.
Tidak hanya dari kalangan ibu rumah tangga, tetapi juga bapak-bapak yang berburu kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang paling diburu diantaranya beras SPHP, Minyakkita, telur ayam, serta bumbu dapur. Bahkan, sejumlah barang langsung ludes hanya dalam waktu singkat.
Pasar murah ini menjadi bagian dari program pengendalian inflasi sekaligus penguatan ketahanan pangan di Jawa Timur. Beberapa harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasaran, antara lain beras SPHP kemasan 5 kg Rp 55.000 atau Rp 11.000/kg (di bawah HET Rp 12.500/kg). Beras medium 5 kg Rp 65.000, beras premium 5 kg Rp 70.000,
Minyakkita Rp 13.000/liter (HET Rp 15.700), telur ayam Rp 22.000/kg (harga pasar Rp 27.000–30.000), daging ayam Rp 33.000/kg (harga pasar Rp 42.000/kg). Bawang putih Rp 6.000/250 gram dan bawang merah Rp 7.000/250 gram. Selain itu, berbagai produk UMKM asal Mojokerto juga ikut dijual dengan harga terjangkau.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang hadir langsung di lokasi mengatakan, pasar murah tersebut tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial. Tak sekadar meringankan beban masyarakat, pasar murah yang digelar di ruang publik terseebut juga menjadi media bertemunya warga.
“Masyarakat senang karena bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ujar Gubernur Khofifah.
Pada kesempatan ini, Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto menyediakan beras SPHP sebanyak 7 ton untuk memenuhi kebutuhan warga. Gubernur Khofifah bersama Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra bahkan sempat membagikan beras dan telur gratis kepada warga kurang mampu yang hadir di lokasi.
Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa bisa rutin digelar oleh pemerintah daerah maupun provinsi. [Mia]
