Bawaslu Mojokerto Gandeng Pers Perkuat Demokrasi Menuju Pemilu 2029
MOJOKERTO (Awalan.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029. Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kelembagaan ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto.
Kunjungan ini merupakan bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan PWI membahas penguatan komunikasi serta kolaborasi dalam meningkatkan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif masyarakat.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal didampingi jajaran anggota. Kedatangan jajaran Bawaslu disambut Ketua PWI Mojokerto Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Mojokerto Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI Mojokerto.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana mengatakan, konsolidasi demokrasi tidak semestinya hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, masa non-tahapan justru menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujarnya, Rabu (12/8/2026).
Ia menyebut sejumlah aspek menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut. Mulai dari penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui PPID, hingga peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat. Berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu kualitas demokrasi juga turut dibahas.
Diantaranya politik uang, hoaks dan disinformasi, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta evaluasi terhadap penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Savitri menambahkan, Bawaslu juga menerapkan pendekatan jemput bola dengan membuka ruang komunikasi dan diskusi secara langsung bersama berbagai elemen masyarakat.
“Seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kampus, sekolah, komunitas hingga ruang publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara Bawaslu dan pers memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya di tengah derasnya arus informasi pada era digital. Pers dinilai mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat.
“Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat. PWI Mojokerto siap menjadi bagian dari upaya edukasi publik melalui pemberitaan yang mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi informasi dan kepentingan masyarakat,” paparnya.
Menuju Pemilu 2029, pihaknya berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat. PWI Mojokerto siap berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
Reporter JTV tersebut menambahkan, kerja sama Bawaslu dan pers diperlukan untuk menciptakan ruang informasi yang sehat. Media diharapkan dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, sekaligus ikut mengawal setiap proses demokrasi secara kritis dan konstruktif.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kunjungan kelembagaan. Komunikasi dan kolaborasi antara Bawaslu dengan insan pers diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat demokrasi di Kabupaten Mojokerto.
Dengan sinergi tersebut, pers dan Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya Pemilu 2029 yang demokratis, transparan, berintegritas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi. [Mia/Red]
