Mojokerto (Awalan.id) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengimbau para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman (mamin) agar segera menuntaskan seluruh persyaratan administrasi dalam sistem e-katalog. Langkah ini dinilai penting agar para pelaku usaha dapat menjadi penyedia jasa resmi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.
Imbauan tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyedia jasa makanan dan minuman yang digelar di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra. Menurutnya, kelengkapan administrasi merupakan kunci utama bagi pelaku UMKM untuk bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Masih banyak pelaku usaha yang belum siap karena terkendala dokumen pendukung dan kurang memahami proses transaksi di sistem e-katalog. Saya lihat 16.000 UMKM makanan minuman secara faktual belum siap untuk jadi penyedia pemerintah. Karena untuk jadi penyedia itu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, tidak hanya soal kecepatan merealisasikan order, tetapi juga kelengkapan administratif perusahaan,” ungkapnya, Selasa (14/10/2025).
Pemkot Mojokerto, lanjutnya, berkomitmen memberikan pendampingan teknis bagi UMKM yang menghadapi kendala. Tim dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) siap membantu mulai dari proses unggah dokumen, negosiasi harga, hingga simulasi transaksi daring. Ning Ita menghimbau agar pelaku UMKM mamin untuk datang BPBJ Pemkot Mojokerto.
“Kalau ada yang belum paham cara klik atau kirim berkas, bisa datang langsung ke BPBJ di Pemkot. Teman-teman di sana siap membantu sampai panjenengan bisa mandiri. Mindset minta DP karena takut tidak dibayar itu harus diubah. Pemerintah tidak mungkin mengemplang. Jadi fokus saja pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan administrasi,” tegasnya.
Selain administrasi, Ning Ita juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) dalam bertransaksi dengan pemerintah. Ia mengingatkan agar pelaku UMKM tidak perlu khawatir terhadap sistem pembayaran pemerintah. Pemkot Mojokerto tengah menyiapkan skema khusus bagi penyedia makanan dan minuman.
“Di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Mojokerto tengah menyiapkan skema khusus bagi penyedia makanan dan minuman. Skema ini dirancang agar tidak ada penyedia yang mendominasi dan dana APBD yang terbatas dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya. [Mia]
—
