Polri Siagakan Puluhan Ribu Personel Hadapi Ancaman Karhutla Saat Puncak Kemarau 2026
JAKARTA (Awalan.id) – Polri memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026 akibat fenomena El Nino.
Kesiapan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Jakarta. Rapat diikuti pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran memastikan kesiapan personel dan peralatan pendukung untuk mengantisipasi potensi karhutla.
“Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Sepanjang tahun ini, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 168.500 patroli darat dan perairan telah dilakukan bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat. Patroli tersebut didukung penggunaan drone untuk mendeteksi dan memetakan titik api secara cepat.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel yang dimiliki. Sementara Korps Brimob menyiapkan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel nasional.
Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan guna mempercepat mobilisasi personel dan peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran di suatu wilayah. Di bidang teknologi, Polri mengoperasikan command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Bidang teknologi tersebut terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau perkembangan titik panas secara real time. Pemantauan juga diperkuat melalui CCTV di sejumlah pos serta drone produksi dalam negeri.
Irjen Pol Johnny menegaskan keselamatan personel menjadi prioritas dalam setiap operasi penanggulangan karhutla. Seluruh petugas dipastikan dilengkapi baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak.
Selain itu, Wakapolri memerintahkan pendataan ulang embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat kebakaran. Mabes Polri juga menyiapkan dukungan anggaran melalui kapolda maupun kapolres untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dari sisi armada udara, Polri memiliki empat helikopter berkemampuan water bombing yang akan dioptimalkan untuk pemadaman di wilayah prioritas dengan tingkat kerawanan tinggi.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, luas lahan yang terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Irjen Pol Johnny menambahkan, Wakapolri juga meminta seluruh jajaran menerapkan prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine dalam upaya mitigasi karhutla agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi. [Al/Red]
