DP2KBP Mojokerto Soroti Kekerasan Perempuan dan Anak, Pendataan Kasus Diperkuat
MOJOKERTO (Awalan.id) – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), kekerasan fisik menjadi jenis kasus yang banyak dialami perempuan. Sedangkan pada anak, kasus kekerasan seksual masih mendominasi.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP) Kabupaten Mojokerto memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pencatatan, Pelaporan, dan Pengolahan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Kepala DP2KBP Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi mengatakan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerja sama serta sinergi lintas instansi. Terlebih, setiap kasus harus tercatat dan dilaporkan dengan baik agar penanganannya tepat sasaran.
“Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan sinergi antarinstansi agar setiap kasus perempuan dan anak dapat tercatat, dilaporkan dan ditangani secara tepat,” ujarnya di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Selasa (17/11/2026).

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak cukup hanya melalui sosialisasi. Pemerintah juga membutuhkan sistem pencatatan, pelaporan, dan pengolahan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan serta penentuan program perlindungan korban. Data yang lengkap dan terintegrasi nantinya dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Dengan begitu, intervensi dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas dan privasi korban dalam setiap proses pencatatan maupun pelaporan. Sebab, pengelolaan data kasus kekerasan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian dari pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pencatatan, pelaporan dan pengelolaan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan begitu data yang dihasilkan dapat lebih akurat, seragam, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, DP2KBP menghadirkan tiga narasumber dari berbagai bidang keahlian. Yakni Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Heri Setiorini yang mewakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mojokerto, psikolog Rizqy Harier Muiz, serta Direktur Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung Winny Isnaini.
Turut hadir Plt Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP Kabupaten Mojokerto Muhammad Yunus.
Melalui kegiatan ini, DP2KBP berharap kapasitas sumber daya manusia dalam pencatatan dan pelaporan kasus semakin meningkat. Sehingga data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto dapat dikelola secara akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar peningkatan pelayanan serta perlindungan bagi korban. [Mia/Red]
