BRI Mojokerto Gandeng Kejari, Penanganan Kredit Bermasalah Diperkuat

MOJOKERTO (Awalan.id) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk memperkuat perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas perbankan. Kerja sama ini menyasar berbagai persoalan keperdataan, mulai dari sengketa hukum hingga penanganan kredit bermasalah.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto Fauzi dan Pimpinan Cabang BRI Mojokerto R. Bobby Meidika Putra di Kantor BRI Cabang Mojokerto pada tanggal 22 Oktober 2026 lalu.

Area Head PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis BRI dalam memperkuat aspek hukum sekaligus meminimalkan risiko dalam kegiatan operasional perbankan. Menurutnya, berbagai aktivitas perbankan memiliki potensi persoalan hukum yang membutuhkan penanganan tepat.

Terutama menyangkut hubungan hukum antara bank dan nasabah, perjanjian kredit, kewajiban debitur, hingga penyelesaian kredit bermasalah. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi BRI untuk memperkuat aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Kami berharap melalui sinergi dengan Kejaksaan, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan operasional perbankan, baik sengketa perdata, persoalan perkreditan, maupun permasalahan lainnya, dapat ditangani dengan lebih tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Melalui kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), BRI berpeluang mendapatkan dukungan Kejaksaan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Tri Kenyo menegaskan, pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menghadapi berbagai persoalan keperdataan sekaligus memberikan kepastian dalam mengambil langkah penyelesaian.

“Harapan kami, sinergi ini dapat membantu BRI dalam memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan keperdataan, serta mendukung agar seluruh proses bisnis dan pelayanan perbankan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Dia menyebut, kolaborasi dengan Kejaksaan juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Dengan penguatan aspek hukum, BRI ingin memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan nasabah.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Fauzi menyambut positif kerja sama tersebut. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat membangun koordinasi yang produktif dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui MoU tersebut, BRI Cabang Mojokerto dan Kejari Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat kerja sama secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan risiko operasional perbankan. [Mia/Red]