MOJOKERTO (Awalan.id) – Ratusan karyawan PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan mereka.
Para pekerja menuntut agar layanan BPJS Kesehatan segera diaktifkan kembali, mengingat banyak karyawan yang terdampak dan tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Aksi ratusan karyawan tersebut dijaga ratusan aparat kepolisian dari Polres Mojokerto Kota.
Ketua SPAI FSPMI Kabupaten Mojokerto, Eka Herawati, menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan terjadi akibat keterlambatan pembayaran iuran oleh perusahaan pada bulan Maret lalu. “Ini terkait kawan-kawan pekerja di PT Pakerin yang sampai hari ini BPJS kesehatannya nonaktif karena ada keterlambatan pembayaran di bulan Maret,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Karyawan meminta kerja sama dari BPJS Kesehatan agar dampak yang dirasakan pekerja bisa segera diselesaikan. Eka menambahkan, hasil audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan membuahkan titik terang. BPJS Kesehatan bersedia mengaktifkan kembali kepesertaan, dengan syarat perusahaan segera melunasi iuran yang tertunggak.
“Alhamdulillah, dari audiensi tadi siang ada hasil. BPJS Kesehatan siap mengaktifkan kembali dengan syarat perusahaan segera membayar iuran. Kami juga sudah konfirmasi ke pihak perusahaan dan mereka siap melakukan pembayaran,” imbuhnya.
Ia menyebut, jumlah karyawan terdampak mencapai sekitar 2.000 orang. Keterlambatan pembayaran terjadi karena kendala keuangan perusahaan, meskipun pembayaran sempat dilakukan pada 31 Maret malam, namun tidak dapat langsung diproses oleh sistem BPJS Kesehatan.
“Pembayaran dilakukan sekitar pukul 21.00 di tanggal 31 Maret, sementara batasnya pukul 00.00. Karena keterlambatan input sistem, keesokan harinya kepesertaan sudah nonaktif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto, Titus Tri Hardianto membenarkan adanya kendala teknis dalam proses pembayaran iuran tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan manajemen PT Pakerin pada 31 Maret sempat tertolak, sehingga pada 1 April sistem secara otomatis menambahkan tagihan kumulatif untuk bulan Maret dan April.
“Karena kemampuan manajemen hanya membayar satu bulan, maka sejak 1 April sebagian karyawan tidak bisa mengakses layanan kesehatan BPJS,” ungkapnya.
Namun demikian, pihak BPJS Kesehatan telah memfasilitasi solusi bersama melalui koordinasi dengan kantor pusat. Hasilnya, sistem pembayaran kini telah dibuka untuk satu bulan terlebih dahulu.
“Alhamdulillah, virtual akun untuk PT Pakerin sudah dibuka sehingga bisa menerima pembayaran satu bulan saja. Kami sudah koordinasi agar pembayaran dilakukan hari ini, sehingga seluruh karyawan bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Titus menyebut total iuran yang harus dibayarkan untuk satu bulan mencapai Rp327 juta, mencakup 1.226 karyawan. Sementara sisa iuran akan dibayarkan secara bertahap oleh pihak perusahaan. Usai menggelar aksi di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Empu Nala, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, para karyawan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.
Mereka berencana menyampaikan hasil audiensi tersebut ke BPJS Kesehatan Regional VII Jawa Timur.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa ratusan karyawan PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan memblokir akses utama masuk pabrik, Senin (6/4/2026). Langkah ini ditempuh sebagai bentuk tekanan kepada manajemen agar segera menyelesaikan kewajiban terhadap karyawan. [Mia/Red]
