Mojokerto (Awalan.id) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan terpercaya kembali dibuktikan dengan peluncuran sejumlah inovasi digital. Bertempat di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra memimpin langsung peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), SP2D Online, dan aplikasi PURNADI.
Dalam sambutannya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa digitalisasi keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan anggaran. “Penggunaan KKPD menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas belanja pemerintah,” tegasnya, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, hal ini akan mempermudah pencatatan transaksi sekaligus mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Ia menjelaskan bahwa KKPD akan terintegrasi dengan SP2D Online, sistem digital yang mempermudah proses administrasi perjalanan dinas.
Sinergi kedua sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Gus Barra juga mengingatkan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung sistem yang telah dibangun. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada integritas manusia yang menjalankannya.
“Secanggih apapun sistem yang kita miliki, kalau tidak disertai dengan niat yang bersih, komitmen yang kuat, dan integritas yang tinggi, maka semua ini akan menjadi sia-sia,” ujarnya.
Selain KKPD dan SP2D Online, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan aplikasi PURNADI (Pelayanan Surat Penghentian Pembayaran Digital) yang ditujukan bagi para pensiunan ASN. Aplikasi ini menggantikan proses manual SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) yang selama ini dinilai lamban dan rumit.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menjelaskan bahwa PURNADI menjadi solusi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan layanan administrasi bagi pensiunan. “Ini adalah ikhtiar Pemkab Mojokerto untuk memuliakan para pensiunan kita. Semua proses kini dilakukan secara real time dan jauh lebih praktis,” ujarnya.
Dengan peluncuran tiga inovasi tersebut, Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya dalam menciptakan layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing di era digital. [Mia]
