Mojokerto (Awalan.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memantapkan langkahnya menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan andal. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot menggelar Pelatihan Teknis Tanggap Insiden Siber bagi Agen CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari di Balai Kota Mojokerto, Selasa (21/10/2025) ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan.
Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa di era digital yang serba cepat, kemampuan teknis para aparatur dalam menjaga keamanan sistem menjadi kunci utama kelancaran pelayanan publik. “Kita ini benteng keamanan siber di pemerintah daerah. Maka bentengnya harus kuat,” katanya.
Sehingga belajarnya juga harus sering agar kemampuan semakin baik sebagai garda pelindung keamanan siber di Pemkot Mojokerto. Ning Ita menambahkan, digitalisasi membawa banyak kemudahan, namun juga risiko yang tak kalah besar. Karena itu, SDM di lingkungan pemerintahan perlu memiliki kepekaan dan keterampilan teknis dalam mengantisipasi setiap potensi insiden siber.
“Transformasi digital tidak bisa ditunda, tapi keamanan juga harus dipastikan. Jangan sampai sistem kita lemah dan menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan tim CSIRT berperan penting dalam menjaga infrastruktur digital pemerintah daerah. Tim ini bertugas untuk melakukan identifikasi dini, respons cepat, dan mitigasi ancaman siber,” ujarnya
Tujuannya agar sistem layanan publik tetap aman dan berfungsi optimal. Pelatihan ini menghadirkan Taufiq Ramadhany, S.T., Manggala Informatika dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur, sebagai narasumber. Peserta dibekali materi tentang deteksi, monitoring, serta penanganan insiden siber, disertai praktik langsung pada hari kedua.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap seluruh agen CSIRT dapat memperkuat kesiapan menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang tangguh, transparan, dan terpercaya. [Mia]
