MOJOKERTO (Awalan.id) – Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak praktik politik kebencian yang kian menguat di ruang publik, khususnya di era demokrasi digital saat ini. Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni.
Yachya menyikapi maraknya serangan bernuansa kebencian terhadap figur publik. Ia menilai, politik kebencian saat ini tidak lagi muncul secara spontan, melainkan diproduksi dan direkayasa sebagai komoditas opini demi kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, kondisi ini berbahaya karena menggeser demokrasi dari ruang adu gagasan menjadi arena delegitimasi personal.
Ia mencontohkan serangan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia yang dinilai sarat framing negatif dan jauh dari substansi kebijakan. Kritik yang seharusnya diarahkan pada kinerja dan dampak kebijakan, kata Yachya, justru berubah menjadi serangan terhadap karakter pribadi.
Dalam konteks tersebut, Yachya mengapresiasi sikap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI Arif Rosyid yang secara terbuka membela Bahlil Lahadalia dari narasi kebencian. Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen AMPI dalam menjaga etika dan objektivitas demokrasi.
“Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPP AMPI Bang Arif Rosyid, Bahlil Lahadalia harus dinilai berdasarkan kerja dan kontribusinya bagi pembangunan nasional, bukan dari stigma, asal-usul, atau framing kebencian yang sengaja dibangun untuk menjatuhkan,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, Yachya mengingatkan bahwa dominasi wacana kebencian berpotensi melemahkan nalar kritis publik. Ketika konflik dan emosi terus dipelihara, masyarakat justru dijauhkan dari diskursus substantif yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Ia menegaskan, AMPI secara ideologis berdiri pada jalur politik karya dan meritokrasi, yang menempatkan kerja nyata sebagai ukuran utama kepemimpinan.
Dalam pandangan AMPI, Bahlil Lahadalia merupakan contoh anak muda yang meniti kepemimpinan melalui proses, kapasitas, dan capaian kerja. Melalui momentum ini, DPD AMPI Kabupaten Mojokerto mengajak pemuda, insan pers, serta elite politik untuk bersama-sama menghentikan praktik adu domba dan komersialisasi kebencian di ruang publik.
“Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, serta menjunjung etika dan tanggung jawab sosial. Indonesia tidak akan maju jika demokrasi dijalankan dengan amarah dan dendam. Bangsa ini hanya bisa tumbuh melalui adu gagasan, kerja nyata, dan persatuan nasional,” pungkasnya. [Mia]
