MOJOKERTO (Awalan.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah seiring dilantiknya tiga kepala dinas hasil seleksi terbuka. Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus segera bergerak cepat menghadirkan kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelantikan tiga pejabat eselon II tersebut digelar di Pendapa Graha Majatama, Rabu (14/1/2026). Tiga pejabat yang dilantik yakni Yuni Laili Faizah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Amsar Azhari Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Nalurita Priswiandini sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra menegaskan, jabatan strategis yang diemban para kepala dinas tidak boleh dimaknai sebatas posisi administratif. Menurutnya, kepala dinas harus menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program konkret.
“Tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang dilantik harus bekerja cepat, tepat, dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung. Pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi hasil. Pola kerja sektoral tidak lagi relevan, sehingga sinergi antarperangkat daerah harus diperkuat guna mempercepat pencapaian target pembangunan,” ujarnya.
Gus Barra juga memberi perhatian khusus pada sektor pendidikan yang dinilainya sebagai fondasi utama kemajuan Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas Pendidikan yang baru diminta fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi, pemerataan akses pendidikan, serta pembentukan karakter generasi muda yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Dari sektor inilah masa depan Mojokerto disiapkan,” tegasnya.
Di bidang literasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didorong mengembangkan perpustakaan sebagai ruang publik yang modern dan inklusif. Penguatan budaya baca, kata Gus Barra, harus berjalan beriringan dengan penataan arsip yang tertib dan profesional. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR diminta memastikan pembangunan infrastruktur.
Seperti jalan, irigasi, drainase, dan penataan ruang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya dituntut selesai secara fisik, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah.
“Yang saya harapkan bukan hanya laporan administratif, tetapi kinerja nyata. Jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini. [Mia]
