Mojokerto (Awalan.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan beroperasinya Unit 2 PT Sun Paper Source (SPS) Corporation di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Peresmian ini menandai peningkatan signifikan kapasitas produksi perusahaan dari 100.000 ton per tahun menjadi 250.000 ton per tahun.
Gubernur Khofifah menyebut, penambahan kapasitas produksi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor industri kertas di Jawa Timur. Sekaligus, lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Dengan penambahan Unit 2 ini, produksinya meningkat signifikan. Mudah-mudahan terus maju dan sukses, karena dalam target delapan tahun ke depan bisa mencapai 500.000 ton per tahun,” ungkapnya usai di acara Inauguration Ceremony of PT Sun Paper Source, Paper Mill and Converting Unit 2, pada, Selasa (7/10/2025).
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT SPS Corporation yang terus memperluas investasi di Jawa Timur. Apalagi, momentum peresmian Unit 2 ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-30 perusahaan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi penguat kesuksesan seluruh kinerja dan produksi PT SPS Corporation.
“Dengan beroperasinya Unit 2, PT SPS Corporation akan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja baru. Artinya ada seribu warga yang mendapatkan harapan kehidupan dari beroperasinya Unit 2 PT SPS Corporation ini. Atas nama Pemprov dan Pemkab Mojokerto, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi industri ini,” tuturnya.
Selain menyoroti aspek produksi dan ketenagakerjaan, Gubernur Khofifah juga menyinggung pentingnya dukungan infrastruktur bagi kelancaran distribusi industri. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), untuk membuka akses.
“Tadi saya komunikasi dengan Pak Bupati, kalau dari pintu tol Gempol jaraknya sekitar 10 kilometer. Kalau soal pembebasan lahan, Pemprov tidak punya kewenangan. Tapi untuk pelaksanaan pembukaan jalannya, Insya Allah dimungkinkan. Kalau nanti ada industri yang memang membutuhkan akses mobilitas dari tol, Insya Allah tidak sulit membuka akses tersebut,” tegasnya. [Mia]
