JAKARTA (Awalan.id) — Sebanyak 6.047 jemaah umrah Indonesia berhasil kembali ke Tanah Air dengan selamat dalam dua hari terakhir, di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih memanas. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan proses pemulangan berjalan bertahap dan aman.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menjelaskan bahwa pada, Sabtu (28/2/2026) ada sebanyak 4.200 jemaah pulang menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada Minggu (1/3/2026), terdapat 2.047 jemaah yang kembali melalui lima penerbangan.
“Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan warga negara menjadi prioritas utama, termasuk ribuan jemaah asal Jawa Timur yang kerap menggunakan embarkasi Juanda untuk keberangkatan dan kepulangan. Pemantauan intensif terus dilakukan terhadap dinamika penerbangan internasional yang terdampak konflik kawasan.
Selain memastikan pemulangan, Kemenhaj juga memberikan perhatian khusus terhadap 43.363 calon jemaah yang dijadwalkan berangkat hingga 18 April 2026. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), puluhan ribu calon jemaah tersebut tercatat di bawah naungan 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Dalam situasi ini, Kemenhaj mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan hingga kondisi regional kembali kondusif. Instruksi preventif tersebut dikeluarkan demi mengutamakan keselamatan jiwa di atas segala pertimbangan lainnya. Ketegasan juga diarahkan kepada seluruh PPIU agar bertanggung jawab penuh terhadap layanan jemaah.
Pemerintah mewajibkan agen travel menjamin kepastian akomodasi selama masa tunggu di Arab Saudi, hingga teknis kepulangan ke daerah asal masing-masing.
“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Bagi jemaah yang masih berada di luar negeri dan menghadapi kendala hukum atau situasi darurat, pemerintah memastikan kehadiran negara melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, KBRI, maupun KJRI setempat. Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mempercepat penanganan setiap persoalan.
“Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi. Keselamatan adalah prioritas utama,” pungkasnya. [Red]
